Jakarta (Trigger.id) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu program pemerintah dengan penyerapan anggaran tercepat pada kuartal I 2026. Menurut Purbaya, program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut telah aktif melakukan belanja karena pelaksanaannya tetap berjalan meski sekolah memasuki … [Selengkapnya ...] about Menkeu Optimistis MBG Serap Anggaran Cepat Awal 2026
nusantara
KPK Telaah Laporan Dugaan Penahanan Royalti LMKN
Jakarta (Trigger.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memverifikasi laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penahanan royalti senilai Rp14 miliar oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Kamis, mengatakan setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi untuk menguji kebenaran informasi dan … [Selengkapnya ...] about KPK Telaah Laporan Dugaan Penahanan Royalti LMKN
Membaca Dampak Bumi Yang “Sakit”
Tahun 2025 meninggalkan jejak kelam dampak deforestasi hutan. “Sakitnya” bumi Indonesia, diprediksi masih menjadi isu krusial pada tahun 2026. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Indonesia, gagal diprediksi dan diantisipasi. Tragedi itu memicu trauma mendalam. Mitigasinya pun, terkesan gagap. Asumsinya didasarkan atas respons pertama. Tanpa … [Selengkapnya ...] about Membaca Dampak Bumi Yang “Sakit”
Prabowo: Penegakan Hukum Harus Bebas Konflik Kepentingan
Jakarta (Trigger.id) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum harus dilakukan secara tegas, objektif, dan tanpa konflik kepentingan, demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pernyataannya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, Prabowo mengaku kerap menghadapi upaya-upaya yang berpotensi memengaruhi integritas penegakan hukum. Namun … [Selengkapnya ...] about Prabowo: Penegakan Hukum Harus Bebas Konflik Kepentingan
MUI Soroti Pasal KUHP soal Nikah Siri
Jakarta (Trigger.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi atas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, namun menyampaikan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait ketentuan yang berpotensi memidanakan praktik nikah siri dan poligami. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, KUHP mengatur sanksi pidana bagi perkawinan … [Selengkapnya ...] about MUI Soroti Pasal KUHP soal Nikah Siri







