Jakarta (Trigger.id) — Program ambisius pembangunan tiga juta rumah yang digagas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mendapat sorotan tajam dari Komisi V DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP, sejumlah anggota DPR mempertanyakan kejelasan peta jalan, indikator capaian, serta kesiapan anggaran untuk mewujudkan target tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mengkritisi penyampaian program yang dinilainya belum konkret. Ia mempertanyakan indikator kinerja utama (KPI) dari target penyediaan 2.247.088 unit rumah yang diusung dalam peta jalan. Yanuar menilai angka tersebut masih berupa wacana tanpa kejelasan soal alokasi anggaran dan pelaksanaan nyata di lapangan.
“Angka 2,2 juta ini masih berupa upaya, belum jelas dan belum ada anggarannya. Ini sudah bulan Mei, tapi belum terlihat implementasinya,” ujar Yanuar dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan akses terhadap rumah layak huni hanya naik 1,7 persen dengan adanya program ini, masih kalah dibanding capaian rata-rata 2,6 persen per tahun di era pemerintahan sebelumnya.
Senada, anggota Komisi V lainnya, Reni Astuti, menyoroti realisasi pembangunan yang masih rendah. Hingga Mei 2025, menurutnya, baru 210.596 rumah yang telah selesai dibangun, atau sekitar 7 persen dari target. Ia memperkirakan, jika progres berjalan rata hingga akhir tahun, capaian maksimal hanya akan menyentuh 21 persen.
“Kalau tidak ada percepatan signifikan, target 3 juta rumah ini sulit tercapai,” ujar Reni.
Menanggapi kritikan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan peta jalan program sejak Januari, namun baru dibahas empat bulan kemudian oleh DPR. Ia mengharapkan waktu yang lebih proporsional untuk diskusi dan evaluasi bersama.
Dalam paparannya, Maruarar menjelaskan bahwa target 3 juta rumah dibagi menjadi dua porsi: 2 juta unit menjadi tanggung jawab kementerian, dan 1 juta unit sisanya ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melalui skema investasi luar negeri.
Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam sektor perumahan, seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, kualitas bangunan, serta distribusi rumah yang tidak tepat sasaran. Meski demikian, kementerian telah melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.
Rapat ini menunjukkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan program besar seperti ini benar-benar terlaksana secara efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat. (ian)
Tinggalkan Balasan