Surabaya (Trigger.id) – Terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, meski Presiden Prabowo Subianto telah menahan anggaran infrastruktur di 2025, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proyek ini secara bertahap. Salah satu langkah yang diharapkan adalah melibatkan sektor swasta, BUMN, dan Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk mendukung pendanaan pembangunan, selain dari alokasi APBN.
Pada 2025, alokasi anggaran yang diajukan untuk IKN mencapai Rp4,1 triliun, meskipun jumlah ini masih dapat berubah setelah pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono bahkan mengusulkan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan Otorita IKN, yakni Rp26 triliun, jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya disetujui.
Namun, terdapat tantangan, terutama pada transisi pemerintahan yang bisa menyebabkan alokasi anggaran terbatas pada awal periode pemerintahan Prabowo. Walau demikian, pemerintah tetap berharap IKN akan berlanjut dengan lebih banyak investasi swasta dan skema kerjasama antara sektor publik dan swasta
Seperti dikutip bbc.com/indonesia, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pada awal pekan ini menyampaikan pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.
Meskipun Dody tidak menyinggung kelanjutan proyek IKN, sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik menaksir adanya “perubahan arah” pemerintahan Prabowo dalam pembangunan ibu kota baru itu.
Di lain pihak, ada pula pengamat yang menyatakan terlalu dini untuk menilai skala pengutamaan program-program Prabowo.
Adapun Pihak Otorita IKN ketika dimintai tanggapan menyatakan “optimis” pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan berlanjut dengan baik di bawah pemerintahan sekarang.
Mengapa dana infrastruktur untuk sementara ditahan?
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut pihaknya akan “memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada” untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
“Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan sebagainya untuk sementara mungkin kita hentikan dulu untuk sementara waktu,” ujar Dody seperti dilansir kantor berita Antara pada Senin (18/11).
Hal ini, menurut Dody, tidak lepas dari adanya “dengan keterbatasan anggaran saat ini”.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati], sesuai arahan Pak Presiden [Prabowo],” kata Dody.
“Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air,” imbuhnya. (ian)
Tinggalkan Balasan