Surabaya (Trigger.id) – Sebanyak 600 juru parkir resmi harus menerima konsekuensi tegas: izin mereka dibekukan. Alasannya bukan sekadar administratif, tetapi karena penolakan terhadap satu hal yang kini menjadi arus utama—digitalisasi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba. Sosialisasi telah dilakukan, peringatan telah diberikan, bahkan tenggat waktu pun sudah ditetapkan. Namun, sebagian jukir tetap enggan membuka rekening atau mengaktifkan ATM Bank Jatim—padahal itulah pintu masuk sistem baru yang ingin dibangun.
Dalam skema digital ini, pembagian hasil tak lagi dilakukan secara tunai. Semua tercatat dan mengalir melalui rekening: 60 persen untuk pemerintah kota dan 40 persen untuk juru parkir. Bagi Pemkot, ini bukan sekadar soal pemasukan, melainkan upaya menjawab kegelisahan warga yang selama ini mempertanyakan ke mana sebenarnya uang parkir mengalir.
“Transparansi,” itulah kata kunci yang terus digaungkan.
Dengan sistem non-tunai—mulai dari kartu e-money, QRIS, hingga voucher parkir—setiap rupiah diharapkan bisa terlacak. Tarif yang selama ini akrab di telinga warga, Rp2.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat, kini tak lagi berhenti di tangan perantara, melainkan langsung masuk ke kas daerah secara terbuka.
Namun perubahan, seperti biasa, tak pernah sepenuhnya mulus. Di lapangan, masih ada resistensi. Beragam alasan muncul, dari keterbatasan pemahaman teknologi hingga keengganan beradaptasi. Meski demikian, Pemkot tetap melangkah.
Bagi jukir yang masih ingin bertahan, pintu belum sepenuhnya tertutup. Mereka dipersilakan datang ke kantor Dishub atau cabang Bank Jatim terdekat untuk mengaktifkan rekening. Tetapi bagi yang terus mengabaikan, langkah berikutnya sudah jelas: pencabutan izin dan penggantian dengan tenaga baru.
Kebijakan ini seolah menjadi penanda bahwa wajah pengelolaan parkir di Surabaya tengah berubah. Dari sistem konvensional yang kerap abu-abu, menuju tata kelola yang lebih rapi dan terukur.
Di tengah hiruk-pikuk kota, parkir mungkin terlihat sepele. Namun dari sanalah, transparansi dan kepercayaan publik sedang diuji—dan dibangun kembali. (ian)
Tinggalkan Balasan