Jakarta (Trigger.id) – Wacana menjadikan program pembinaan anak bermasalah di barak militer sebagai program nasional menuai tanggapan hati-hati dari berbagai pihak. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan perlunya kajian menyeluruh sebelum program tersebut bisa diterapkan secara luas.
Atip menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak serta-merta menerima atau menolak usulan yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, keputusan semacam ini membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek. “Sebaiknya dikaji terlebih dahulu secara komprehensif dari berbagai aspek,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).
Ia mengingatkan agar tidak terburu-buru dalam menasionalisasi program yang menggunakan pendekatan militer dalam membina anak bermasalah tersebut. Atip menegaskan bahwa landasan hukum dan pendekatan multidisiplin sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. “Jangan terburu-buru (dilaksanakan secara nasional),” katanya.
Kemendikdasmen, lanjut Atip, siap melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan dalam pengkajian kebijakan tersebut. Namun hingga kini, belum ada agenda pertemuan resmi antara pihak kementerian dengan Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengingatkan agar program ini tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memastikan terpenuhinya hak anak. “Perlu dikaji lebih jauh dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujar Aris.
Menurut Aris, lingkungan keluarga dan sekolah tetap menjadi tempat terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak. Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih memberdayakan ekosistem perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas pengasuhan keluarga serta guru. “Pendidikan keluarga dan sekolah jauh lebih baik untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Meski belum melakukan dialog langsung dengan Dedi Mulyadi, KPAI telah melakukan pengawasan langsung ke lokasi pelaksanaan program di Purwakarta dan Bandung. Hasil pengawasan tersebut akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Pemprov Jawa Barat serta kementerian dan lembaga terkait.
Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, justru menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, pendekatan pendidikan karakter yang dikembangkan Dedi Mulyadi berpotensi besar membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat. Ia bahkan mendorong agar program ini bisa diterapkan secara luas jika hasil uji cobanya terbukti berhasil. “Kalau uji coba pertama ini bagus, kami meminta Kemendikdasmen mengeluarkan aturan agar bisa dijalankan secara masif,” ujar Pigai.
Dedi Mulyadi sendiri menyatakan bahwa program ini masih dalam tahap uji efektivitas di Jawa Barat. Ia menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan sekolah berbasis minat dan bakat sebagai kelanjutan dari program barak, guna memberikan akses pendidikan formal yang lebih terarah bagi para lulusan pelatihan kedisiplinan. (bin)
Tinggalkan Balasan