
Jakarta (Trigger.id) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan insan pers agar tetap menjaga independensi dan kendali ruang redaksi di tengah semakin kuatnya pengaruh algoritma platform digital global dalam menentukan arus informasi masyarakat.
Menurut Meutya, keputusan mengenai informasi yang layak disampaikan kepada publik harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor, bukan diserahkan sepenuhnya kepada algoritma perusahaan teknologi yang cenderung mengutamakan kepentingan bisnis.
“Penentuan berita harus dilakukan manusia yang memiliki kemampuan menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana yang justru membawa mudarat,” katanya dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu (14/11).Pesan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Ia menilai dominasi platform digital global dalam mendistribusikan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan industri media nasional.Ia mengingatkan algoritma perusahaan teknologi dunia belum tentu mempertimbangkan nilai, etika jurnalistik, maupun kepentingan masyarakat luas dalam menyajikan informasi.
Meutya juga menegaskan kecerdasan artifisial (AI) belum mampu sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menentukan kualitas sebuah pemberitaan. Jurnalis dan editor tetap memiliki tanggung jawab memahami konteks, menimbang kepentingan publik, serta mengukur dampak informasi yang disampaikan.
Tekanan terhadap industri media semakin terasa seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini mengakses informasi melalui media sosial, sehingga media massa nasional harus menghadapi persaingan yang semakin berat.
Meski demikian, ia meminta insan pers tidak kehilangan kendali atas proses jurnalistik dan tetap mempertahankan fungsi ruang redaksi.”Tidak mudah, karena algoritma yang begitu besar kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, itu penting,” ujarnya.
Untuk memperkuat keberlangsungan industri pers, pemerintah terus mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.Meutya mengatakan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut meskipun menghadapi tekanan dan keberatan dari sejumlah perusahaan teknologi global.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap ekosistem jurnalistik nasional.Menurut dia, tantangan dan penolakan dari perusahaan teknologi besar tidak boleh menghalangi upaya menjaga keberlangsungan media serta kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Meutya menilai munculnya media baru, seperti Swara Indonesia Raya, menjadi sinyal bahwa industri media nasional masih memiliki peluang untuk berkembang. Keberadaan media cetak dan media konvensional juga dinilai tetap penting untuk menjaga keberagaman sumber informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. (wah)



Tinggalkan Balasan