Jakarta (Trigger.id) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi menyepakati revisi Undang-Undang (UU) BUMN dalam rapat paripurna, Kamis (26/9). Dengan pengesahan ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, menegaskan bahwa lembaga baru … [Selengkapnya ...] about Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
Rangkap Jabatan
Presiden FIFA Anggap Rangkap Jabatan Erick Thohir Bukan Masalah
New York (Trigger.id) – Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino menilai rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tidak menimbulkan persoalan. Menurut Infantino, Erick adalah sosok multitalenta yang terbukti mampu menjalankan berbagai peran dengan baik. “Itu tidak masalah, tentu saja tidak … [Selengkapnya ...] about Presiden FIFA Anggap Rangkap Jabatan Erick Thohir Bukan Masalah
MK Putuskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
Jakarta (Trigger.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga mencakup wakil menteri (wamen). Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang digelar MK pada Kamis (28/8). Dengan demikian, seorang wakil menteri dilarang … [Selengkapnya ...] about MK Putuskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
Munas Alim Ulama NU 2025 Bahas Batasan Masa Jabatan Ketua PBNU dan Larangan Rangkap Jabatan Politik
Jakarta (Trigger.id) – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2025 tengah menggodok wacana pembatasan masa jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU), hingga Ketua Pengurus Cabang NU (PCNU). Rencananya, setiap posisi tersebut hanya dapat dijabat maksimal dua periode atau sepuluh tahun. "Pembatasan … [Selengkapnya ...] about Munas Alim Ulama NU 2025 Bahas Batasan Masa Jabatan Ketua PBNU dan Larangan Rangkap Jabatan Politik
