Jakarta (Trigger.id) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafi’i. menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan biaya haji tahun 2025 tetap rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan. Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan agar kebijakan biaya haji disusun secara matang dan mempertimbangkan kebutuhan jemaah, termasuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Jabal Umar, Arab Saudi, untuk memberikan layanan yang lebih nyaman dan layak bagi jemaah.
“Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan,” kata Romo Syafi’i dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (05/12).
Kementerian Agama juga melakukan rapat kerja dengan DPR untuk menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Meskipun ada kemungkinan kenaikan sekitar 5–10% dari tahun sebelumnya, keputusan final akan diumumkan setelah pembahasan selesai, dengan target selesai sebelum akhir tahun ini
Pendekatan ini mencerminkan fokus pemerintah terhadap efisiensi pengelolaan dana haji dan keberlanjutan layanan bagi jemaah.
Hingga saat ini belum ada keputusan soal biaya haji. Dalam rapat pada Rabu, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji untuk kemudian dibahas bersama-sama.
Setelah pembahasan itu barulah akan diputuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Di sisi lain, Wamenag menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jamaah calon haji. Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jamaah asal Indonesia.
“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” kata Romo.
Romo juga menggarisbawahi soal tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang.
“Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” kata dia. (bin)
Tinggalkan Balasan