Surabaya (Trigger.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan sejauh ini kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari deviden BUMD sudah melebihi total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD.
Menurutnya peranan BUMD tidak semata-mata dilihat dari besarnya setoran deviden, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, misalnya dari penyerapan tenaga kerja, penyaluran kredit kepada UMKM, dan lain-lain.
“Menjawab pertanyaan Fraksi Nasdem mengapa BUMD yang selama ini dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih banyak menjadi beban pemerintah, mengapa BUMD Jawa Timur selama ini terkesan hanya bisa menjadi sapi perahan dan menjadi tempat menampung tim sukses, dapat dijelaskan bahwa saat ini proses pemilihan calon anggota Komisaris dan Direksi BUMD telah dilakukan melalui proses seleksi sebagaimana amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2018,” ujar Emil dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur Jawa Timur Atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Timur Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD, Jumat (25/11/2022).
Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan sehubungan dengan pertanyaan apakah Raperda ini tidak mengatur mekanisme seleksi direksi dan komisaris anak perusahaan BUMD karena justru pernah terbukti Direktur Puspa Agro (anak usaha BUMD PT Jatim Graha Utama) yang terjerat kasus hukum Tahun 2020 dan itu mengakibatkan kerugian perusahaan, dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2019 mengatur proses pemilihan anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah berupaya untuk melaksanakan ketentuan ini dengan sebaiknya-baiknya.
“Terkait dengan pengangkatan Saudara Buyung Afrianto sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT Petrogas Jatim Utama, dapat Kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan wewenang komisaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 PP Nomor 54 Tahun 2017, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh komisaris, dan komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 bulan. Dalam hal ini, pejabat internal BUMD yang ditunjuk adalah Saudara Buyung Afrianto,”katanya.
Emil menambahkan, dalam PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018, maupun Perda No. 8 Tahun 2019 tidak diatur terkait komisaris dan direksi anak perusahaan BUMD. Ketentuan mengenai proses pemilihan dan persyaratan untuk menjadi komisaris dan direksi anak perusahaan BUMD merupakan kewenangan masing-masing BUMD.
Menanggapi pernyataan blok migas, yang paling menarik perhatian adalah Participating Interest (PI) dan apakah PT Petrogas Jatim Utama sudah menjadi mitra di semua blok migas di Jawa Timur serta menanggapi saran untuk lebih memaksimalkan Pl dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyejahterakan masyarakat.
“Dapat dijelaskan, bahwa Kami berterima kasih atas saran dan masukannya terkait optimalisasi Participating Interest (PI). Dalam rangka percepatan pengalihan Pl, kami sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengalihan Pl pada Wilayah Kerja Migas di Jatim. Selain itu, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas,” pungkasnya. (zam)
Tinggalkan Balasan