Jakarta (Trigger.id) – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut tuntas praktik pengoplosan beras yang dinilai merugikan rakyat serta menghambat upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
Abdullah menilai, jika sindikat beras oplosan dibiarkan tanpa penindakan tegas, hal itu berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap negara yang semestinya hadir melindungi rakyat dari praktik-praktik curang di sektor pangan.
“Langkah ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan dan penguatan reformasi hukum,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa.
Ia menekankan bahwa upaya pengungkapan praktik pengoplosan beras harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga instansi pengawasan pangan lainnya.
Menurutnya, penyelidikan harus dimulai dari identifikasi para pelaku, baik individu maupun korporasi, serta mengurai modus pengoplosan hingga distribusi produk ke pasaran.
“Harus dijelaskan siapa saja yang dirugikan dalam kasus ini dan bagaimana kompensasi bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Abdullah juga menyerukan agar pengawasan di seluruh rantai ekosistem beras — mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi — diperkuat untuk mencegah terulangnya penipuan serupa. Ia meminta agar peristiwa ini menjadi momentum perbaikan kinerja semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pangan.
“Berikan hukuman seberat-beratnya terhadap para pelaku, baik melalui KUHP, UU Pangan, maupun UU Perlindungan Konsumen. Negara harus tegas untuk menimbulkan efek jera,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan beras premium telah ditemukan di sejumlah minimarket dan supermarket ternama. Hal itu diketahui setelah dilakukan pengambilan sampel di berbagai tingkatan distribusi.
“Iya, beredar di supermarket. Tim kami mengambil sampel dari berbagai tempat, termasuk minimarket,” ujar Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7). (bin)
Tinggalkan Balasan