Surabaya (Trigger.id) — Pemerintah Inggris secara resmi menghentikan perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Israel. Keputusan ini diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, sebagai respons atas agresi militer Israel yang terus berlangsung di Gaza serta blokade bantuan kemanusiaan yang diterapkan.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari The Guardian pada Selasa, Lammy menegaskan bahwa meskipun Inggris tetap menghormati perjanjian dagang yang telah berlaku, tidak memungkinkan bagi pihaknya untuk melanjutkan pembahasan FTA baru selama Israel di bawah pemerintahan Netanyahu terus menjalankan kebijakan represif di wilayah Tepi Barat dan Gaza.
Keputusan tersebut disampaikan di tengah pengumuman sanksi terhadap sejumlah organisasi dan individu yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal. Langkah tegas ini juga menyusul pernyataan bersama dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan para pemimpin Perancis dan Kanada yang mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, turut memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, guna menyampaikan kekhawatiran atas eskalasi militer Israel di Gaza.
David Lammy menyebut bahwa tindakan Israel di Gaza serta dukungan terhadap ekspansi pemukiman ilegal telah merusak hubungan bilateral. Ia menegaskan, “Saya menyaksikan langsung dampak kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal, ketakutan para korban, dan impunitas para pelaku. Hari ini kami kembali menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak akan kami biarkan begitu saja.”
Lammy juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan serangan dan memberlakukan gencatan senjata demi meringankan penderitaan rakyat sipil. “Dunia sedang memperhatikan. Sejarah akan menghakimi Israel,” ujar Lammy. Ia menambahkan bahwa blokade bantuan, perluasan konflik, dan pengabaian terhadap kritik internasional tidak bisa dibenarkan dan harus segera dihentikan.
Secara khusus, Lammy mengkritik Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menggunakan istilah “pembersihan” dalam konteks populasi Gaza. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk ekstremisme yang keji dan berbahaya. “Ini menjijikkan, dan saya mengecamnya dengan keras,” katanya di hadapan parlemen.
Meski mengakui bahwa Israel menghadapi serangan brutal pada 7 Oktober dan memiliki hak membela diri, Lammy menyebut retorika pemusnahan yang disuarakan sejumlah pejabat Israel sebagai hal yang tidak bermoral dan kontraproduktif. Ia menilai taktik kekerasan yang digunakan hanya akan melahirkan generasi baru korban trauma yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok militan seperti Hamas.
“Seperti yang kita pelajari dari konflik Irlandia Utara, untuk mengalahkan ideologi teroris, kekuatan militer saja tidak cukup. Harus ada tawaran solusi politik yang layak,” tambah Lammy.
Sementara itu, Pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) di Westminster, Stephen Flynn, meminta Inggris mengambil langkah lebih tegas. Ia mendesak parlemen untuk mengakui kemerdekaan Palestina, serta memberikan dukungan terhadap proses hukum di Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait tuduhan genosida dan kejahatan perang terhadap Israel.
Flynn juga menyerukan agar parlemen diberi wewenang untuk memutuskan penghentian total penjualan senjata ke Israel sebagai bentuk konsistensi atas kecaman terhadap pelanggaran HAM. (bin)
Tinggalkan Balasan