Makkah (Trigger.id) — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti masih besarnya potensi kerawanan pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji 2026. DPR menilai lemahnya mitigasi risiko dan koordinasi petugas di lapangan dapat kembali memicu kekacauan seperti yang terjadi pada musim haji tahun sebelumnya.
Anggota Timwas Haji DPR RI, M. Nasir Djamil, mengingatkan bahwa fase Armuzna merupakan tahapan paling kritis dalam penyelenggaraan haji karena melibatkan perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan. Kondisi tersebut dinilai sangat rentan memunculkan kepanikan, terutama bagi jemaah lanjut usia.
“Pengalaman tahun lalu harus menjadi evaluasi serius. Banyak jemaah lansia terlantar setelah mabit di Muzdalifah dan kesulitan menemukan tenda di Mina hingga siang hari,” kata Nasir usai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI di Makkah, Minggu.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata disebabkan kepadatan jamaah, tetapi juga lemahnya pengendalian lapangan dan kurang optimalnya koordinasi antarpetugas. Menurutnya, peran petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjadi sangat penting untuk memastikan jamaah tetap terarah di tengah situasi yang padat dan melelahkan.
Nasir menegaskan petugas haji tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus aktif mendampingi jamaah, memberikan informasi yang jelas, serta mencegah kepanikan selama proses perpindahan menuju Mina.
Selain itu, DPR juga mengevaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Di lapangan, skema tersebut disebut kerap berubah akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus.
Menurut Nasir, terdapat jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur atau tidak turun di Muzdalifah, namun akhirnya tetap harus turun karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan. Sebaliknya, ada pula jamaah yang direncanakan mengikuti tanazul justru ikut murur akibat situasi lapangan yang berubah cepat.
“Masalah di lapangan sering kali tidak sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Ia menilai jalur perpindahan dari Arafah menuju Muzdalifah menjadi titik paling rawan karena seluruh jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan. Jika tidak diantisipasi secara matang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Karena itu, Timwas Haji DPR meminta pemerintah dan petugas haji memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, serta pengendalian di lapangan. DPR menekankan bahwa kesalahan teknis sekecil apa pun saat fase Armuzna dapat memengaruhi kualitas ibadah jamaah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati, bersama sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Dari unsur pemerintah, rapat dihadiri Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy. Fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan layanan dan mitigasi risiko menjelang puncak haji 2026. (ian)
Tinggalkan Balasan