Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) digadang-gadang bukan sekadar intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan mekanisme penyaluran anggaran langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini disebut mampu mengalirkan dana dalam skala triliunan rupiah ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa sekitar 93 persen anggaran disalurkan langsung ke daerah melalui virtual account yang terhubung dengan lebih dari 25 ribu SPPG. Skema ini, menurutnya, menciptakan pemerataan distribusi keuangan hingga ke level lokal. Dengan rata-rata alokasi Rp1 miliar per SPPG per bulan, perputaran ekonomi di daerah menjadi signifikan. Di Jawa Barat, misalnya, dengan sekitar 5.000 SPPG, nilai sirkulasi dana diperkirakan mencapai Rp5 triliun setiap bulan.
Secara konseptual, pendekatan ini memiliki daya dorong ekonomi yang tidak kecil. Ia berpotensi menghidupkan rantai pasok lokal—dari petani, pelaku UMKM pangan, hingga tenaga kerja dapur. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul serangkaian persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Alarm Keamanan Pangan
Temuan di lapangan menunjukkan adanya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di sejumlah daerah. Selain itu, laporan mengenai makanan basi, berlendir, hingga menu yang tidak memenuhi standar gizi menjadi sinyal serius. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas kesehatan justru berpotensi menimbulkan risiko baru jika standar keamanan pangan tidak ditegakkan secara ketat.
Dalam konteks kebijakan publik, ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut legitimasi program itu sendiri. Ketika kepercayaan publik terganggu, keberlanjutan program menjadi taruhan.
Tata Kelola yang Terlalu Sentralistik
Kritik lain mengarah pada pola pengelolaan yang dinilai terlalu top-down. Dominasi BGN dalam pengambilan keputusan tanpa pelibatan optimal dinas kesehatan dan pendidikan daerah memunculkan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas lapangan.
Padahal, keberhasilan program pangan skala nasional sangat bergantung pada sensitivitas lokal: preferensi makanan, kondisi distribusi, hingga kesiapan infrastruktur. Tanpa desentralisasi peran, efektivitas program berisiko menurun.
Transparansi yang Dipertanyakan
Isu transparansi menjadi sorotan berikutnya. Dugaan adanya pembatasan informasi, termasuk larangan mempublikasikan kasus keracunan atau kualitas makanan, memperkuat kesan bahwa pengawasan publik belum berjalan optimal.
Dalam program dengan anggaran besar, transparansi bukan sekadar prinsip normatif, tetapi kebutuhan mendasar untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas.
Beban Anggaran dan Risiko Moral Hazard
MBG juga dinilai berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan, bahkan disebut menyerap porsi besar dari alokasi pendidikan. Di sisi lain, keterlibatan banyak mitra dapur membuka celah potensi konflik kepentingan hingga praktik korupsi jika tidak diawasi secara ketat.
Distribusi yang terkesan terburu-buru semakin memperbesar risiko tersebut. Dalam kebijakan publik, kecepatan tanpa kesiapan seringkali berujung pada inefisiensi bahkan kegagalan program.
Menu yang Tak Selaras Tujuan
Ironisnya, di sejumlah lokasi ditemukan menu yang tidak layak konsumsi, bahkan berupa bahan mentah atau makanan dengan kandungan gizi rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan implementasi di lapangan.
Jika tidak segera diperbaiki, MBG berpotensi kehilangan esensi utamanya: meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Jalan Tengah: Evaluasi Menyeluruh dan Perbaikan Sistemik
Dari perspektif redaksi Trigger.id, MBG tetap memiliki potensi besar sebagai program strategis nasional—baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Namun, potensi tersebut hanya bisa terwujud jika diiringi dengan pembenahan serius.
Pertama, standar keamanan pangan harus diperketat dengan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak independen. Kedua, tata kelola perlu didesentralisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Ketiga, transparansi harus dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Selain itu, evaluasi berkala berbasis data harus menjadi fondasi utama, bukan sekadar respons reaktif terhadap kasus. Bahkan, opsi penghentian sementara di wilayah bermasalah patut dipertimbangkan sebagai langkah korektif, bukan kegagalan.
Pada akhirnya, MBG adalah cermin bagaimana negara mengelola program besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia bisa menjadi lokomotif kesejahteraan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban jika tata kelolanya diabaikan. Pilihannya kini ada pada keberanian untuk berbenah.
—000—
*Pemimpin Redaksi Trigger.id
Tinggalkan Balasan