Jakarta (Trigger.id) – Bayang-bayang krisis energi kembali menghantui. Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk, termasuk dampak penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran, memicu kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dan gas dunia. Indonesia pun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Pemerintah bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional. Mulai dari percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas besar hingga 100 GW, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan sistem energi bersih berbasis baterai (BESS), hingga rencana konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong perubahan pola kerja melalui kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, serta mempercepat implementasi bahan bakar nabati B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan sedikitnya delapan langkah antisipatif telah disiapkan. Di antaranya efisiensi anggaran perjalanan dinas, imbauan penghematan energi, hingga pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa cadangan energi nasional, baik BBM maupun gas, masih berada di atas ambang batas minimum. Pemerintah juga telah menjajaki alternatif pasokan energi fosil dari negara lain guna menjaga stabilitas suplai.
Upaya ini diperkuat oleh dorongan percepatan energi terbarukan. Sektor energi surya dan panas bumi diproyeksikan menjadi tulang punggung baru, sekaligus mengurangi kerentanan sistem energi nasional terhadap gejolak global.
Namun, di tengah berbagai langkah tersebut, muncul satu catatan penting. Institute for Essential Services Reform menilai bahwa jaminan ketersediaan BBM saja belum cukup.
Menurut CEO IESR, Fabby Tumiwa, pernyataan pemerintah memang efektif meredam potensi panic buying di masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan publik tidak bisa hanya dibangun melalui pernyataan semata.
“Transparansi adalah kunci. Pemerintah perlu membuka data pasokan energi secara rutin dan menyampaikan langkah antisipasi secara jujur,” ujarnya.
Dalam situasi krisis, kepercayaan publik menjadi fondasi utama. Tanpa keterbukaan informasi, kebijakan sebaik apa pun berisiko disambut dengan keraguan. Sebaliknya, dengan transparansi yang konsisten, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari solusi dalam menjaga ketahanan energi bangsa. (ian)
Tinggalkan Balasan