Surabaya (Trigger.id) – Ninik Rahayu Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers menegaskan, tidak ada sama sekali pemikiran Dewan Pers mempersulit verifikasi media.
“Para pemilik atau pimpinan media perlu tahu, bahwa tidak ada aturan baru atau aturan tambahan dalam proses verifikasi data verbal dan faktual. Semua masih tetap seperti kepengurusan Dewan Pers periode sebelumnya,” kata Ninik Rahayu saat silaturahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Kamis (22/9/2022) malam,
Pertemuan juga dihadiri asosiasi perusahan media online (AMSI, SMSI dan JMSI) dan pimpinan redaksi dari media media TV, cetak dan oline yang ada di Jawa Timur,
Ninik yang hadir bersama M Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers melanjutkan, perkembangan teknologi, bertambah pula perkembangan jumlah media massa saat ini.
Kata Ninik, media online berkembang sangat pesat, akan tetapi perkembangan media online tidak diimbangi dengan perizinan sesuai peraturan yang telah dibuat.
“Banyak media, terutama media online yang belum terverifikasi berkasnya secara verbal maupun faktual. Sehingga Dewan Pers pada periode ini ingin merapikan media-media yang dengan sengaja memalsukan dokumen-dokumen persyaratan berdirinya perusahan media,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Ninik, pihaknya mengajak konstituen untuk bersinergi dan Dewan Pers juga melakukan pendampingan kepada media yang ingin mendapatkan verifikasi, agar semua berjalan semestinya.
“Semua administrasi sekarang sudah terrecord, agar kedepan tidak ada lagi media yang memalsukan izin pendirian perusahaan,” ucap Ninik Rahayu Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.
Ninik menambahkan bahwa Dewan Pers menargetkan pertahun bisa memverifikasi 650 media secara teratur dan sistematis. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut dengan pendampingan terhadap media yang ingin terverifikasi.
Bahkan, Ninik menyarankan untuk mempermudah verifikasi, sebuah media bergabung dengan asosiasi perusahan.
“Kami menginginkan kedapan ada satu aplikasi yang tersistem untuk membantu dan mempermudah proses verifikasi media,” kata Ninik.
Selama ini, perdebatan terkait verifikasi sudah lama terjadi, akan tetapi belum ada solusi yang efektif untuk mengatasinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut, kata Ninik ialah faktor komunikasi serta standar operasional prosedur (SOP) yang belum berjalan. Sehingga berpengaruh pada tahapan verifikasi media saat ini.
“Sekarang masih dalam proses perbaikan SOP agar kedepan lebih mudah pengerjaannya, SOP pun belum disahkan karena belum dirapatplenokan. Tidak ada aturan atau syarat yang dirubah sejak dulu,” tambah Ninik Rahayu.
Sementara, M Agung Dharmajaya Wakil Ketua Dewan Pers mengatakan, pers sekarang sudah mulai terdegradasi, untuk itu kualitas wartawan harus ditingkatkan, jangan sampai menjadi wartawan yang tidak kompeten.
“Dengan memiliki wartawan yang kompeten dapat membantu media dalam verifikasi di Dewan Pers. Wartawan yang kompeten akan memunculkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Konten berita dan Administrasi menjadi tonggak ukur agar media dapat terverifikasi secara verbal dan faktual.” Jelasnya
“Sudah waktunya Dewan Pers dan konstituennya menciptakan komunikasi serta pendampingan yang terukur,” ucap Lutfi Ketua PWI Jatim yang memandu kegiatan tersebut. (kai)
Tinggalkan Balasan