Satu tahun sudah perjalanan roda pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada beberapa kemajuan. Tapi ada pula program yang patut memerlukan penyempurnaan. Di antaranya aspek kesehatan. Pengangkatan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) baru, jelang satu tahun Kabinet Merah-Putih (KMP), memicu spekulasi. Di tengah isu efisiensi terkait keterbatasan fiskal, ditunjuknya Benjamin Paulus Octavianus (BPO), memperlihatkan semakin gemuknya KMP. Bertambahnya anggaran operasional kementerian/pusat, menjadi paradoks dengan isu pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Dari perspektif politik, dilantiknya BPO mengindikasikan semakin kokohnya partai Gerindra dalam mewarnai kebijakan pemerintahan. Langkah itu sekaligus mempersiapkan kadernya, dalam strategi kesehatan pada pemerintahan berikutnya. Artinya, visi Pemilu tahun 2029 telah ditata. Ke depannya, partai besutan RI-1 itu telah merancang dan mempersiapkan diri, menghadapi berbagai tantangan dunia kesehatan.
Sebagai pengamat bidang kesehatan, penulis memandang Presiden memberi tugas khusus “akselerasi” pada BPO. Sukses makan bergizi gratis (MBG) dan eliminasi tuberkulosis (TB) pada tahun 2030, merupakan ambisi dan misi besar Asta Cita KMP. Ada relevansi timbal balik di antara kedua program itu. Mitigasi TB bukan persoalan sederhana. Malah bisa dibilang pelik dan melelahkan. Hubungannya erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Sekitar 65 persen pengidapnya, beririsan dengan problem kemiskinan. Dampaknya, memantik masalah kurang gizi, intoleransi obat, komplikasi, dan fatalitas. Umumnya mereka menghuni rumah tidak layak, dengan sistem ventilasi yang buruk.
Program MBG tidak lain ditujukan untuk pengentasan masalah gizi. Dengan meningkatnya status gizi masyarakat, diharapkan dapat mengatasi gangguan imunitas akibat defisiensi nutrisi. Risiko terpapar TB pun, semakin bisa ditekan. Muaranya dapat lebih optimis, dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045.
Kini kedua program unggulan tadi menghadapi kendala. Sangat mungkin RI-1 mempertimbangkan tambahan seorang figur yang lebih kompeten. Sebagai seorang spesialis paru, BPO mestinya memiliki visi yang lebih luas terkait rumitnya eliminasi TB. Tugas sebagai penambah amunisi pengurai sengkarut program MBG pun, kini berada di pundaknya.
Sengkarut MBG
Program MBG tak henti-hentinya menghadapi ujian berat. Sejak dibentuknya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program MBG, disertai berbagai kontroversi. Eksekusi kebijakannya di lapangan, tidak didukung prosedur standar operasional (PSO) yang mapan. Tidak transparan pula. Seolah diselimuti “tabir” yang tidak mudah diakses publik. Payung hukumnya tidak dipersiapkan sejak awal. Mayoritas dapur MBG tidak dilengkapi dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Kesan trial and error pun, sulit terbantahkan. SPPG bekerja ibarat mengemudikan kendaraan, tanpa dibekali SIM dan etika berkendara. Dampaknya banyak celah pemicu “kreativitas” SPPG di lapangan. Kesannya, nilai rupiah jauh lebih superior dibanding kualitas gizi dan tanggung jawab moril.
Pola kebijakan BGN bersifat top-down, instruksional, khas militer. Pihak pemerintah daerah, sekolah, ataupun penerima manfaat, tidak memiliki wewenang dan “ruang negosiasi” sama sekali. Mereka hanya diinstruksikan menerima dan menyukseskannya. Padahal jika terjadi masalah di lapangan, merekalah yang “ketiban awu anget”.
Ringkasnya, tanpa konsep penataan yang matang dan terprogram secara sistematis, MBG rawan masalah. Misalnya berulangnya kejadian keracunan pangan yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Akibatnya, kepercayaan publik berpotensi terkikis. Beberapa koalisi warga, kini ramai-ramai menolaknya. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga menerima ratusan aduan dari beberapa daerah di Jatim.
Eliminasi TB
Kini Indonesia menduduki peringkat ke dua insiden TB di dunia, setelah India. Banyak tantangan mengeliminasinya.
1. Selain merugikan penerimaan negara, meningkatnya peredaran rokok ilegal, berpotensi meningkatkan prevalensi TB. Rokok dan TB, memantik kolaborasi buruk yang sulit diurai. Mitigasinya berisiko terhambat.
2. Pengidap TB umumnya enggan terbuka soal kondisi kesehatannya. Biasanya mereka mengalami stigma dan diskriminasi, jika diketahui mengidap TB oleh masyarakat sekitarnya. Kepatuhan mengonsumsi obat secara reguler, sering terkendala. Akibatnya memantik munculnya TB resistan obat (TB-RO) yang semakin menambah kompleksitas mitigasinya.
3. Hingga kini belum tersedia vaksin TB yang efektif. Daya proteksi BCG sebagai satu-satunya vaksin TB, amat terbatas. Hanya bisa mencegah seorang anak, agar tidak jatuh dalam kondisi yang parah. Setelah remaja dan dewasa, daya proteksinya menjadi pupus. Padahal justru mereka sebagai sumber penularan, bila terpapar TB. Pengembangan vaksin M72/ASO1E, diharapkan mampu memberi solusi. Diproyeksikan mulai digunakan pada akhir tahun 2028. Nantinya diindikasikan pada usia 15-44 tahun.
4. Akhir-akhir ini, kasus HIV/AIDS di Indonesia dalam tren meningkat. Hingga Juni 2025, sedikitnya tercatat 564.000 orang dengan HIV (ODHIV). Celakanya, baru 63 persen saja yang mengetahui statusnya. Sisanya tidak terdeteksi, hingga akhirnya memasuki fase AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Tingkat risiko terpapar TB pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA), melonjak hingga 20-30 kali lipat. Kondisi itulah penyebab mortalitas utama ODHA.
5. Sejak 20 Januari 2025, USAID ( Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat) telah membekukan pendanaan pemberantasan TB di Indonesia. Khususnya dukungan teknis percepatan penanggulangan TB dan ketersediaan peralatan tes cepat molekuler (TCM). Termasuk juga bantuan obat-obatan anti TB dan HIV. Dengan dibekukannya dana hibah USAID, Indonesia ditantang bisa lebih mandiri.
—–o—–
*Penulis :
- Pengajar senior di :
- Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku :
- Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
- Serba-serbi Obrolan Medis
- Catatan Harian Seorang Dokter
- Sisi Jurnalisme Seorang Dokter (dua seri)
Tinggalkan Balasan