Makkah (Trigger.id) – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina saat pelaksanaan puncak ibadah haji 1447 H/2026 M. Beberapa masalah yang menjadi perhatian antara lain kapasitas tenda yang dinilai terlalu padat, kondisi sanitasi yang kurang memadai, hingga keterlambatan distribusi konsumsi bagi jemaah.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih adanya aspek pelayanan yang perlu mendapat evaluasi serius, terutama terkait kenyamanan jemaah selama berada di Mina.
Menurutnya, sejumlah tenda ditempati jemaah dalam kondisi yang sangat padat sehingga mengurangi kenyamanan saat beristirahat. Selain itu, fasilitas toilet dan ketersediaan air bersih juga menjadi keluhan yang banyak ditemui selama inspeksi lapangan.
“Kondisi sanitasi harus menjadi perhatian utama karena kebutuhan air, terutama untuk berwudu dan keperluan sehari-hari, sangat tinggi selama jemaah berada di Mina,” ujarnya.
Selly meminta perusahaan penyedia layanan atau syarikah yang bekerja sama dengan pengelola layanan haji di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai komitmen yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia.
Distribusi Konsumsi Jadi Sorotan
Selain persoalan fasilitas, Timwas DPR juga menemukan kendala dalam distribusi logistik, khususnya makanan bagi jemaah. Beberapa jemaah dilaporkan harus menunggu berjam-jam tanpa menerima konsumsi yang seharusnya menjadi hak mereka.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kesehatan jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang rentan mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan akibat keterlambatan asupan makanan.
Timwas menilai sistem distribusi logistik selama masa mabit di Mina perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Usulkan Skema Tanazul bagi Jemaah Berisiko
Sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan, Selly mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan skema tanazul secara lebih luas bagi jemaah yang memiliki risiko kesehatan tinggi. Melalui skema tersebut, jemaah dapat kembali ke hotel di Makkah tanpa harus bermalam di Mina.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan tenda sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi jemaah yang rentan sakit.
“Perlu ada perhitungan yang lebih matang agar jemaah tidak terbebani kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan mereka selama berada di Mina,” katanya.
Layanan di Makkah dan Madinah Dinilai Meningkat
Meski memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan layanan di Mina, Selly mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan haji Indonesia secara umum pada tahun ini. Ia menilai layanan bagi jemaah selama berada di Makkah dan Madinah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa musim haji sebelumnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kawasan Armuzna, khususnya Mina, tetap harus menjadi fokus utama evaluasi karena merupakan titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
“Puncak pelaksanaan haji berada di Armuzna. Karena itu, kesiapan pelayanan di kawasan ini harus menjadi prioritas agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.
Timwas DPR memastikan berbagai temuan di Mina akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada musim-musim mendatang. (ian)
Tinggalkan Balasan