Jakarta (Trigger.id) – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tujuh arahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghadapi gejolak ekonomi global. Hal ini disampaikan Presiden RI dalam kegiatan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, Kamis (28/4/2022).
pertama adalah Presiden meminta masing-masing bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.
Di saat yang bersamaan, Presiden RI juga meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. Ia juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi UMKM agar naik kelas.
Kedua, Presiden meminta percepatan proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.
Ketiga, Kepala Negara mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.
Keempat, Presiden meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Presiden meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.
“Kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi,” jelasnya.
Kelima, tahun depan, pemerintah kembali memulai defisit di bawah tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Presiden meminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci dan tepat.
Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus diturunkan.
Ketujuh, Presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (ian)
Tinggalkan Balasan