Jakarta (Trigger.id) – Di tengah upaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melirik solusi yang lebih sederhana namun efektif. Alih-alih membangun dapur baru di setiap daerah, kantin sekolah kini dipertimbangkan sebagai alternatif dapur MBG, khususnya di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang tidak terlalu banyak.
Kepala BGN Nanik S Deyang menilai pendekatan ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, terutama di daerah terpencil dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Nanik, tidak semua wilayah membutuhkan pembangunan dapur baru. Di sejumlah daerah, fasilitas yang sudah tersedia justru dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut.
Ia mencontohkan sebuah sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 siswa. Dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit, pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Di sisi lain, sekolah tersebut telah memiliki kantin yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.
“Kalau jumlah muridnya sedikit dan sudah ada kantin yang layak, tentu fasilitas itu bisa dimanfaatkan,” ujar Nanik saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta.
Tak hanya kantin sekolah, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas lain yang telah tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pengalaman serupa ditemukan di Raja Ampat. Di salah satu pulau, jumlah siswa penerima manfaat hanya sekitar 115 orang. Namun, di wilayah tersebut telah tersedia dapur umum yang dibangun oleh Pertamina melalui program CSR. Fasilitas seperti itu dinilai dapat menjadi solusi praktis tanpa harus mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan dapur baru.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi pemerintah agar pelaksanaan MBG tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada, program diharapkan tetap berjalan optimal sekaligus lebih hemat biaya.
Sementara itu, Nanik juga menanggapi kabar mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan akibat dana yang belum cair. Ia memastikan bahwa pencairan dana terus berjalan secara bertahap dan tidak ada kendala besar dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, sebagian informasi yang beredar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pencairan dana telah dilakukan sejak Jumat pekan lalu dan kembali dilanjutkan pada Senin. Bahkan, BGN menerima laporan bahwa dana sekitar Rp5 triliun telah dicairkan pada hari tersebut.
Nanik menegaskan bahwa persoalan yang terjadi hanya bersifat teknis dan tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. (ian)
Tinggalkan Balasan