London (Trigger.id) – Pemerintah Inggris semakin dekat memberlakukan kebijakan radikal dalam pengendalian tembakau: pelarangan permanen penjualan rokok dan vape bagi generasi muda. Aturan ini tertuang dalam Tobacco and Vapes Bill yang telah disetujui oleh dua lembaga legislatif utama, yakni House of Commons dan House of Lords, dan kini tinggal menunggu pengesahan resmi dari King Charles III.
Dalam rancangan undang-undang tersebut, individu yang lahir mulai 1 Januari 2009 tidak akan pernah diizinkan membeli produk tembakau maupun rokok elektrik sepanjang hidup mereka. Dengan skema ini, batas usia legal pembelian akan terus meningkat seiring waktu, menciptakan generasi yang sepenuhnya bebas dari rokok.
Kementerian Kesehatan dan Perawatan Sosial Inggris menyatakan kebijakan ini dirancang untuk memutus rantai kecanduan nikotin sekaligus menekan kesenjangan kesehatan. Saat ini, usia minimum pembelian rokok di Inggris adalah 18 tahun. Jika aturan baru diterapkan, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi denda mulai dari 200 poundsterling.
Tak hanya membatasi penjualan, regulasi ini juga memperluas kawasan bebas rokok dan vape ke sejumlah ruang publik seperti rumah sakit, fasilitas perawatan, taman bermain, dan lingkungan sekolah. Penggunaan vape di dalam kendaraan yang membawa anak di bawah usia 18 tahun juga akan dilarang.
Pemerintah juga akan memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur standar produk, pelabelan, hingga pembatasan iklan dan promosi produk tembakau dan vape.
Menteri Kesehatan Inggris, Gillian Merron, menyebut kebijakan ini sebagai salah satu intervensi kesehatan publik paling signifikan dalam satu generasi. Ia menilai langkah tersebut akan membuka jalan menuju terciptanya masyarakat bebas rokok di masa depan.
Dukungan datang dari organisasi kesehatan seperti Asthma + Lung UK yang menilai aturan ini sebagai peluang besar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, mereka juga menekankan pentingnya memperluas layanan berhenti merokok agar para perokok aktif tetap mendapatkan dukungan.
Di sisi lain, kritik turut bermunculan. Lord Naseby menilai kebijakan ini berpotensi memberi dampak besar terhadap industri dan pelaku usaha tembakau, serta menekankan pentingnya pendekatan edukasi. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Liz Truss sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi pembatasan kebebasan individu.
Data dari National Health Service menunjukkan bahwa merokok berkontribusi terhadap sekitar seperempat kematian akibat kanker di Inggris, serta menyebabkan sekitar 70 persen kasus kanker paru-paru. Lebih dari 80 persen perokok diketahui mulai merokok sebelum usia 20 tahun, yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menargetkan pencegahan sejak dini.
Kebijakan Inggris ini mengingatkan pada langkah serupa yang pernah diambil Selandia Baru pada 2022, meskipun kemudian dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya. (ian)
Tinggalkan Balasan