Surabaya (Trigger.id) – Di tengah gejolak harga minyak dunia yang kian tak menentu, Indonesia menghadapi tantangan klasik: ketergantungan pada impor energi. Setiap kali harga minyak global naik, beban negara ikut terdorong, mempersempit ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan.
Dalam lanskap inilah, kendaraan listrik mulai dipandang bukan sekadar tren teknologi, melainkan strategi ekonomi.
Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menilai percepatan adopsi kendaraan listrik menjadi langkah penting untuk meredam dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak yang masih mencapai sekitar 60–70 persen membuat ekonomi nasional sangat sensitif terhadap dinamika global. Sementara itu, produksi dalam negeri terus menurun dan kini hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Situasi menjadi semakin kompleks ketika konflik geopolitik di kawasan strategis seperti Selat Hormuz memicu ketidakpastian pasokan. Dalam skenario APBN, kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel saja dapat menambah beban subsidi hingga Rp8–10 triliun. Jika harga bertahan di level tinggi, belanja subsidi energi berpotensi membengkak hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Namun di balik tantangan itu, tersimpan peluang.
Kendaraan listrik menawarkan efisiensi yang sulit diabaikan. Biaya energi per kilometer yang hanya berkisar Rp300–500 jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–1.500. Artinya, ada potensi penghematan operasional hingga 60–70 persen bagi pengguna.
Lebih dari sekadar penghematan individu, dampaknya terasa pada skala nasional. Penggunaan satu juta mobil listrik diperkirakan mampu menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter bahan bakar per tahun. Jika ditambah lima juta sepeda motor listrik, total penghematan bisa mencapai 3 juta kiloliter setiap tahun. Angka ini bukan hanya statistik—ia mencerminkan pengurangan impor minyak yang signifikan serta penghematan devisa hingga puluhan triliun rupiah.
Efek berantainya pun luas.
Berkurangnya konsumsi BBM domestik berarti tekanan terhadap subsidi energi bisa ditekan. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang lebih leluasa untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, percepatan elektrifikasi transportasi juga mendorong tumbuhnya industri baru—mulai dari manufaktur baterai hingga ekosistem energi bersih—yang berpotensi membuka lapangan kerja dan menarik investasi.
Namun, jalan menuju transisi ini tidak bisa berjalan sendiri.
Diperlukan kebijakan yang saling terhubung: insentif fiskal yang menarik, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata, serta penguatan industri dalam negeri agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga pemain utama. Tanpa itu, kendaraan listrik akan sulit bergerak dari sekadar wacana menjadi solusi nyata.
Pada akhirnya, peralihan ke kendaraan listrik bukan hanya tentang mengganti mesin, melainkan mengubah arah kebijakan energi nasional. Di tengah tekanan harga minyak global, langkah ini menjadi salah satu cara paling rasional untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih berkelanjutan. (ian)
Tinggalkan Balasan