Jakarta (Trigger.id) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera hari ini menggelar aksi demonstrasi nasional. Aksi ini melibatkan pemadaman aplikasi transportasi daring selama 24 jam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dinilai merugikan para mitra pengemudi.
Aksi ini digagas oleh sejumlah organisasi pengemudi ojol, salah satunya Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Mereka menuntut penurunan potongan biaya layanan aplikasi dari 20% menjadi 10%, serta mendesak adanya peninjauan ulang terhadap tarif penumpang yang berlaku saat ini.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa dalam praktiknya, potongan yang diambil pihak aplikator bisa mencapai 50%, jauh melampaui batas maksimal yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No. 1001 Tahun 2022. Aturan tersebut menetapkan bahwa potongan maksimal adalah 15% untuk sewa penggunaan aplikasi dan tambahan 5% untuk dukungan kesejahteraan mitra.
“Presiden dan Menteri Perhubungan harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan. Sudah terlalu lama keluhan kami diabaikan,” tegas Raden, seperti dikutip dari Detik.com.
Selain soal potongan, para pengemudi juga menuntut keterlibatan asosiasi dalam penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Mereka mendorong DPR RI untuk segera menggelar rapat gabungan bersama Kementerian Perhubungan, aplikator, asosiasi pengemudi, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Demonstrasi hari ini seperti dilaporkan BBCIndonesia, dipusatkan di beberapa titik strategis, seperti Gedung Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR, serta kantor-kantor aplikator. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengimbau agar demonstrasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. “Kita mengimbau agar aksi tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Raden menyatakan bahwa aksi damai sebelumnya tidak pernah digubris secara serius oleh pemerintah maupun aplikator. Oleh karena itu, aksi kali ini akan dilakukan dengan skala yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat sebagai bentuk peringatan. (bin)
Tinggalkan Balasan