Hampir semua wisatawan yang pernah mengunjungi Papua akan sepakat, bahwa Bumi Cenderawasih sungguh menawan.Potensi pariwisatanya sungguh sangat besar. Hampir seluruh destinasinya berupa keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bagaikan surga yang tersembunyi ! Tetapi sayangnya belum dikelola secara maksimal, sehingga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Warga yang berdomisili di wilayah tersebut, mayoritas masih tergolong ekonomi lemah.
Bumi Cenderawasih terdiri atas dataran rendah berawa hingga dataran tinggi yang merupakan hutan hujan tropis, padang rumput, dan lembah. Lengkap dengan kelebatan alang-alangnya. Itu semua merupakan ekosistem yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Aspek penularan malaria erat kaitannya dengan populasi nyamuk Anopheles, sebagai vektor/pembawa parasitnya.Dekatnya pemukiman penduduk dengan ekosistem yang sesuai bagi nyamuk, sangat menentukan tingkat transmisi penyakit malaria. Potensinya semakin meningkat dengan banyaknya lahan-lahan berair buatan manusia (sawah, kolam/tambak udang dan ikan, parit pengairan), serta air hujan yang tergenang.
Malaria bisa berdampak buruk, ditinjau dari berbagai sektor. Kerugian ekonomi yang diakibatkannya, banyak terkait dengan biaya perawatan kesehatan. Berkurangnya waktu kehadiran karyawan, berdampak langsung pada penurunan produktivitas kerja. Iklim investasi dan pariwisata juga terkena imbasnya. Bagi pelancong yang akan mengunjungi Papua, diperlukan langkah-langkah kewaspadaan agar terhindar dari gigitan nyamuk. Setiap tahunnya dilaporkan sedikitnya 2.334 pelaku perjalanan mengalami penularan malaria, setelah kembali ke tempat asalnya.Dari sisi pendidikan, dapat mengganggu pembelajaran siswa. Di beberapa daerah, malaria berkontribusi pada 15 persen angka absensi sekolah. Diperkirakan, sebanyak 60 persen kemampuan belajar anak sekolah menjadi terganggu karenanya.
Patut disayangkan masih terdapat kendala pengetahuan perihal malaria yang masih rendah, di kalangan masyarakat Papua. Utamanya terkait faktor penyebab, gejala klinis, dan cara-cara penularannya. Demikian pula belum banyak dipahami bagaimana upaya pencegahan serta pengobatannya. Persoalan tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat Papua, dalam menyikapi malaria.
Masalah global
Diperkirakan setengah dari populasi dunia, terutama yang tinggal/berkunjung di daerah endemis, berisiko tertular. Penyakit itu merenggut 655 ribu jiwa per tahun, sekaligus berpotensi mengancam kemakmuran secara global. Malaria merupakan penyebab kematian pada anak-anak balita, di Afrika sub-Sahara. Setiap 60 detik terjadi kematian seorang anak, dan berisiko menimbulkan ancaman mematikan bagi perempuan hamil.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan beberapa catatan penting terkait malaria. Di antaranya muncul kekhawatiran, bahwa target eliminasi malaria pada tahun 2030 menjadi terhambat. Disinyalir terjadi kemunduran dalam pengendalian malaria. Pasalnya terjadi kesenjangan pendanaan, antara yang diinvestasikan secara global dan sumber dana yang dibutuhkan.Utamanya terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dalam situasi sumber daya yang terbatas, prioritas pendanaan pemberantasan malaria difokuskan pada populasi yang paling rentan. Segmen tertentu masyarakat tersebut, mayoritas tidak mampu mengakses layanan kesehatan, ketika mereka terpapar malaria. Sisi pembiayaan yang memadai, diprediksi sangat penting untuk mempertahankan kemajuan dalam memerangi malaria.
Di negara-negara berkembang, kualitas perawatan kesehatan yang tidak memadai, berdampak pada banyaknya kematian ketimbang minimnya akses perawatan. Contohnya tercermin pada data di Indonesia pada tahun 2021. Estimasinya telah terjadi 1.412 kematian dan pertambahan 811.636 kasus malaria baru. Sebanyak 89 persen kasus tersebut, terjadi di provinsi Papua.
Peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
WHO mendorong jargon “saatnya mewujudkan bebas malaria, melalui investasi, inovasi, dan implementasi”. Tanpa sokongan dana dan keterlibatan berbagai pihak, niscaya jargon WHO tersebut tidak akan mudah direalisasikan.Asia-Pasific Leaders Malaria Alliance (APLMA),merupakan forum yang merespons tujuan WHO pada negara-negara yang terkena dampak malaria. Pada dasarnya forum tersebut merupakan afiliasi kepala pemerintahan di kawasan Asia-Pasifik.Misi utamanya mempercepat kemajuan dalam melawan malaria, serta mengeliminasinya pada tahun 2030. Sekretariatnya dibentuk bersamaan dengan KTT Asia Timur di Brunei tahun 2013. Saat itu SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak berlebihan kiranya bila kini SBY ditunjuk sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria (APLMA). Peranannya masih layak diperhitungkan,dalam kontribusinya pada program pemberantasan malaria di kawasan Asia-Pasifik.
APLMA mengerahkan sumber daya teknis dan pendanaan yang diperlukan untuk mengakhiri malaria.Perannya diperlukan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan regional. Karena itu persoalan kepemimpinan, keberlanjutan program, upaya lintas batas, kemitraan, serta dukungan data sangat diperlukan.
Vaksin malaria
Program eliminasi malaria, kini lebih banyak diharapkan pada tindakan-tindakan preventif. Tujuan itu didasarkan atas terjadinya peningkatan prevalensi resistansi obat (pencegahan dan pengobatan), serta insektisida. Karenanya vaksinasi malaria merupakan harapan dan pilihan yang layak diperjuangkan. Dari sisi epidemiologi, vaksinasi merupakan metode terpilih yang paling efektif dan efisien, dalam pengendalian infeksi menular. Meski tergolong sebagai “penyakit kuno”, tidak mudah merancang vaksin malaria yang efektif. Kendalanya terletak pada sedikitnya pengembang vaksin, dan minimnya pasar vaksin yang menguntungkan dari sisi ekonomi. Dari sisi teknis, terkendala dengan kompleksitas siklus hidup parasit malaria. Dampaknya tidak mudah menemukan formula antigeniknya, sehingga dapat menghasilkan respons kekebalan tubuh yang maksimal.
Vaksin malaria telah dikembangkan sejak sekitar tahun 1960. Baru pada bulan Oktober 2021, direkomendasikan penggunaan vaksin malaria untuk pertama kalinya oleh WHO. Vaksin itutelah digunakan di kalangan anak-anak di daerah endemis. Misalnya di Afrika Sub-Sahara dan wilayah lainnya, dengan angka penularan malaria tropika yang tinggi.Cara mengaksesnya melalui GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), tidaklah mudah. Gavi (the Vaccine Alliance) sebutannya saat ini, merupakan kemitraan kesehatan global publik-swasta yang bertujuan meningkatkan akses imunisasi di negara-negara miskin.
Dua tahun kemudian WHO menyetujui penggunaan vaksin malaria kedua, untuk negara-negara endemis malaria. Di Indonesia vaksinasi malaria belum diaplikasikan pada masyarakat. Tetapi saat ini baru dalam fase uji klinis. Meski demikian, uji klinis vaksin tersebut merupakan yang pertama kalinya di kawasan Asia-Pasifik.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di :Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku :Serial Kajian COVID-19 (tiga seri) dan Serba-serbi Obrolan Medis
Tinggalkan Balasan